Biaya keimigrasian

NoJenis PNBPSatuanTarif
A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
1.Paspor Biasa 48 Halamanper permohonanRp. 350.000
2.Paspor Biasa 48 Halaman Elektronikper permohonanRp. 650.000
3.Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNIper permohonanRp. 100.000
4.Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asingper permohonanRp. 150.000
5.Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Samaper permohonanRp. 1.000.000
B. Visa
1.Visa Kunjungan
a.Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hariper orangRp 2.000.000
b.Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hariper orangRp 6.000.000
c.Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hariper orangRp 1.500.000
d.Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahunper orangRp 3.000.000
e.Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari)per orangRp 500.000
2.Visa Tinggal Terbatas
a.Visa Tinggal Terbatasper permohonanUS $150
b.Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatanganper permohonanRp 700.000
c.Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Keduaper permohonanRp 3.000.000
d.Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua)per orangRp 2.000.000
e.Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (khusus Visa Tinggal Terbatas)per permohonanRp 200.000
C. Izin Keimigrasian
1.Izin Kunjungan
a.Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari (Khusus VKSK Khusus Wisata)per permohonanRp. 500.000
b.Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hariper permohonanRp. 2.000.000
c.Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasiper permohonanRp. 6.000.000
2.Izin Tinggal Terbatas
a.Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatanganper permohonanRp. 750.000
b.Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulanper permohonanRp. 1.000.000
c.Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahunper permohonanRp. 1.500.000
d.Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahunper permohonanRp. 2.000.000
e.Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)per permohonanRp. 5.000.000
f.Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesiaper permohonanRp. 1.000.000
g.Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesiaper permohonanRp. 300.000
h.Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahunper permohonanRp. 12.000.000
i.Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahunper orangRp. 3.500.000
3.Izin Tinggal Tetap
a.Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahunper permohonanRp. 5.000.000
b.Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahunper permohonanRp. 5.000.000
c.Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatasper permohonanRp. 10.200.000
d.Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahunper permohonanRp. 15.000.000
e.Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahunper orangRp. 5.000.000
f.Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Jangka Waktu Tidak Terbatasper permohonanRp. 30.000.000
g.Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Jangka Waktu Tidak Terbatasper orangRp 15.000.000
4.Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)
a.Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulanper permohonanRp. 600.000
b.Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahunper permohonanRp. 1.000.000
c.Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahunper permohonanRp. 1.750.000
d.Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)per permohonanRp. 3.250.000
e.Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Keduaper permohonanRp. 6.000.000
D. PNBP Keimigrasian Lainnya
1.Biaya Beban
a.Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikanper hariRp. 1.000.000
b.Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasianper Alat AngkutRp. 50.000.000
c.Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlakuper alat angkutRp. 50.000.000
d.Biaya Beban Paspor Hilangper bukuRp. 1.000.000
e.Biaya Beban Paspor Hilang (akibat keadaan kahar/force majeure)per bukuRp. 0
f.Biaya Beban Paspor Rusakper bukuRp. 500.000
g.Biaya Beban Paspor Rusak (akibat keadaan kahar/force majeure)per bukuRp. 0
h.Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilangper bukuRp. 1.000.000
i.Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusakper bukuRp. 1.000.000
2.Smart Card
a.Smart Cardper permohonanRp. 1.500.000
3.Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)
a.Permohonan Baru KPP APECper permohonanRp. 2.500.000
b.Penggantian KPP APECper permohonanRp. 2.500.000
4.Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
a.Afidavit Bagi Anak Dwikenegaraanper permohonanRp. 400.000
5.Surat Keterangan Keimigrasian
a.Surat Keterangan Keimigrasianper permohonanRp. 3.000.000

Investor

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Investor

Kegiatan

1. kegiatan tidak untuk bekerja;
2. permohonan visa tinggal terbatas investor hanya dapat diajukan oleh korporasi dengan tipe penjamin PMA;
3. sebelum mengajukan visa, pastikan status korporasi PMA aktif;
4. jika korporasi masih berbentuk PMDN, silahkan mengajukan update profil ke subdit visa;
5. pastikan investor asing yang diajukan visa tinggal terbatas investor memiliki nilai saham paling sedikit 10 milyar rupiah.

Masa Tinggal
  1. Satu tahun (untuk visa tinggal terbatas berindeks C313)
  2. Dua Tahun (untuk visa tinggal terbatas berindeks C314)
Persyaratan
  1. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
    1). paling singkat 12 (duabelas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
    2). paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
    3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  2. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
  3. pasfoto, dengan spesifikasi:
    1. berwarna (colour);
    2. format file *.JPEG;
    3. ukuran 100kb – 200kb;
    4. latar putih solid;
    5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
    6. bukan hasil edit atau olah gambar;
  4. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia
Persyaratan Pendukung

surat rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal

Persyaratan Tambahan
  1. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
  2. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia; dan
  3. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah Indonesia.
Biaya

Komponen Pembayaran

  1. Biaya persetujuan visa (per permohonan): Rp200.000
  2. Biaya visa (per permohonan): USD 150
  3. Biaya izin tinggal (sesuai dengan durasi visa yang diberikan)
  • Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun per permohonan Rp 1.500.000,00
  • lzin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun per permohonan Rp 2.000.000
  • lzin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun per permohonan Rp 1.000.000,00
  • Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun per permohonan Rp 1.750.000,00
Dasar
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 mengenai Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 Mengenai PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
  3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.05 Tahun 2021 (13 Oktober 2021)
  4. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0241.GR.01.01 Tahun 2022 (3 Februari 2022) mengenai Pedoman Pemberian Visa, Tanda Masuk, Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  5. Surat Edaran Kepala Satgas Covid 19 Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Internasional (1 Februari 2022)

Imigrasi: Implementasi Makkah Route Pemberangkatan JCH di 3 Bandara

SOLO – Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi), Silmy Karim pastikan pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) berlangsung lancar. Dalam pelepasan kloter pertama JCH yang berangkat dari Bandara Adi Soemarmo, Solo pada Minggu (12/5/24), Silmy hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerja sama Makkah Route. 

“Alhamdulillah sejauh ini [pelaksanaan] cukup lancar. Di Solo dan Surabaya tahun ini perdana untuk implementasi Makkah Route, jadi kami pastikan semua berjalan baik,” jelas Silmy Karim di Bandara Adi Soemarmo, Solo pada Minggu (12/5/24). 

Di tahun 2024 sebanyak 114.186 Jemaah Calon Haji (JCH) dari bandara keberangkatan Soekarno Hatta – Jakarta, Adi Soemarmo – Solo dan Juanda – Surabaya memperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui skema Makkah Route. 

Jumlah tersebut meliputi 47% dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi. Di antaranya adalah Bandara Sultan Iskandar Muda – Aceh, Bandara Kuala Namu – Medan, Bandara Minangkabau – Padang, Bandara Hang Nadim – Batam, Bandara SM. Badaruddin – Palembang, Bandara Soekarno Hatta – Jakarta, Bandara Kertajati – Cirebon, Bandara Juanda – Surabaya, Bandara Sepinggan – Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin, Bandara Zainuddin Abdul Madjid – Lombok serta Bandara Sultan Hasanudin – Makassar, Bandara Adi Sumarmo – Solo Surakarta. 

Makkah Route adalah pemindahan proses keimigrasian dari yang seharusnya dilakukan pada Bandara Kedatangan Jemaah Calon Haji (Jeddah dan Madinah) menjadi di Bandara Keberangkatan (Indonesia). Jemaah Calon Haji yang mendapatkan layanan Makkah Route tidak perlu lagi mengantri untuk proses keimigrasian saat tiba di bandara kedatangan (Jeddah dan Madinah). Skema ini telah dimulai di Indonesia sejak tahun 2018 di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta.

Tahun ini, Makkah Route diperluas hingga embarkasi Solo dan Surabaya dengan membagi keberangkatan jemaah menjadi dua gelombang. Gelombang I diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah pada periode 12 s.d. 23 Mei 2024 sedangkan Gelombang II diberangkatkan dari Indonesia menuju Jeddah pada periode 24 Mei s.d. 10 Juni 2024. 

“Untuk tahun ini fasilitas clearance (imigrasi) pra kedatangan baru ada di keberangkatan. Kami sudah bicarakan [dengan otoritas imigrasi Arab Saudi] agar Makkah Route bisa resiprokal. Jadi nantinya petugas imigrasi Indonesia juga akan standby di Madinah atau Jeddah untuk clearance pra kepulangan,” jelas Silmy dalam kesempatan tersebut. 

Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa usulan perluasan implementasi Makkah Route pada embarkasi lainnya juga telah disampaikan pada otoritas imigrasi Arab Saudi dalam lawatannya ke KSA Februari 2024 lalu. 

“Kami masih upayakan agar skema tersebut bisa berlaku di lebih banyak bandara keberangkatan. Karena Indonesia salah satu negara dengan JCH yang terbanyak. Hal ini menjadi perhatian kami, bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan [prosesnya] saat berangkat dan pulang,” tutup Silmy.

Terima 5 WN China, Imigrasi Kupang Dalami Dugaan Pelanggaran Keimigrasian

Kupang – Warga Negara Asing (WNA) asal China, korban penyelundupan manusia, yang diamankan oleh patroli Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang, telah diserahkan oleh Polda NTT ke Kantor Imigrasi Kupang pada sore Sabtu (11/5/2024). 5 (Lima) WN China tersebut diserahkan langsung oleh Wilhelmus R. Taebonat, Banit Subdit IV Ditreskrimum Polda NTT dan diterima oleh Donly P. Siahaan, Kasubsi Penindakan Intelijen Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kupang. Penyerahan ini juga disaksikan langsung oleh Christian Penna, Kepala Kantor Imigrasi Kupang dan AKBP Margarita Sulabesi, Kasubdit IV Renakta Polda NTT. 

“Kami (imigrasi – red) hari ini sudah menerima 5 (lima) WN China yang berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, mereka adalah korban penyulundupan manusia”, ujar Christian ketika dikonfirmasi. “Untuk selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran keimigrasian yang kemungkinan dilakukan oleh 5 (lima) WN China tersebut”, lanjutnya menjelaskan. 

Seperti diketahui bahwa PSDKP Kupang telah mengamankan 6 WN China di Teluk Kupang pada Kamis (9/5/2024). Bersama 6 WN China juga diamankan 6 ABK asal Sulawesi. Mereka lalu diserahkan ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polda NTT, 5 (lima) dari 6 (enam) WN China tersebut diserahkan ke Imigrasi Kupang, sementara 1 (satu) masih dalam tahapan pemeriksaan lanjutan oleh Polda NTT sebagai tersangka pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). 

“Untuk sementara kelima orang WN China ini akan kami titipkan ke Rumah Detensi Imigrasi guna pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran keimigrasian”, jelas Christian saat ditanya tindak lanjut terhadap 5 (lima) WN China tersebut. “Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Polda NTT, apabila sewaktu-waktu lima WN China ini dibutuhkan untuk pengambilan keterangan terhadap dugaan pelanggaran penyelundupan manusia”, ujarnya lebih lanjut.(*/em)