Sumba – Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah atas niat baik Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Djone, melalui Kepala Divisi Keimigrasian, Ismoyo dan tim, atas disampaikannya upaya revitalisasi dan normalisasi Pos Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah. Apresiasi ini disampaikan oleh, Bernardus Gela, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, mewakili Bupati Sumba Tengah, diruang kerjanya, pada Senin (5/2/2024). 

“Sebagai pemerintah daerah, kami berterima kasih dan sangat mendukung atas upaya untuk mengaktifkan kembali pos Imigrasi ini”, ungkap Bernardus saat itu. ” Kami siap membantu dan mendukung apapun yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari kami sebagai pemerintah daerah. Kami juga berterima kasih karena telah memilih Kabupaten Sumba Tengah sebagai tempat Imigrasi berproses dan menjalankan pelayanan serta pengawasan untuk seluruh wilayah sumba”, lanjutnya lagi. 

Hal senada disampaikan Asisten II Bupati Sumba Barat, Yanis Lubalu, yang memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas rencana proses diaktifkan kembali pos imigrasi untuk wilayah Sumba. “Bagi kami, pemerintah Sumba Barat ini tentunya akan sangat membantu terlebih terkait pengawasan orang asing yang berada diwilayah kami”, ucap Yanis saat itu. “Saat ini wilayah Sumba sudah menjadi destinasi wisata yang menjadi pilihan bagi wisatawan mancanegara. Oleh karenanya, jika Imigrasi sudah mendekatkan pelayanan dan pengawasannya, maka akan sangat membantu kami sebagai pemerintah daerah khusus di wilayah kami, di Kabupaten Sumba Barat”, ujarnya lebih lanjut. 

Rencana dan proses revitalisasi dan normalisasi pos Imigrasi wilayah Sumba, di Kabupaten Sumba Tengah merupakan program Kantor Imigrasi Kupang yang disampaikan oleh Ismoyo dan Tim pada kunjungan koordinasinya dikedua pemerintah daerah tersebut. Rencana dan proses ini nantinya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian Kantor Imigrasi Kupang di wilayah Sumba yang meliputi 4 (empat) Kabupaten. Program ini membutuhkan dukungan dan pengawasan, terlebih terkait keamanan oleh pemerintah daerah selalu pemangku kebijakan setempat. Keamanan ini berkaitan kenyamanan petugas, keamanan sarana prasarana serta keamanan data yang berkaitan dengan jaringan kesistemanan dan komunikasi. 

“Saat ini kami tengah berproses untuk revitalisasi dan normalisasi pos Imigrasi kami di pulau Sumba, yang letaknya di Kabupaten Sumba Tengah. Ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah pulau Sumba”, ujar Ismoyo saat koordinasi tersebut. “Maka penting bagi kami untuk melapor, berkoordinasi dan memohon dukungan terlebih terkait keamanan dari pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait. Jika sudah siap maka akan kami umumkan kepada seluruh masyarakat di 4 (empat) Kabupaten yang ada di pulau sumba”, jelasnya lebih lanjut. 

Selain pada kedua pemerintah daerah tersebut, koordinasi terkait revitalisasi dan normalisasi pos Imigrasi ini juga dilakukan pada Kepolisian Sektor Katikutana dan Kepolisian Resor Sumba Barat serta Kodim 1613 Sumba Barat sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan keamanan wilayah dimana pos Imigrasi berada.(*/em)

AKARTA – Investor luar negeri yang hendak menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa mendapatkan Golden Visa dengan syarat yang jauh lebih mudah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong investasi masuk ke IKN. 

“Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal US$25 juta menjadi minimal US$5 juta untuk masa tinggal selama 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, diturunkan dari US$50 juta menjadi US$10 juta,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (01/02/2024). 

Silmy menambahkan, perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover (nilai penjualan) pada perusahaan induknya, sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN. 

Pengajuan visa berindeks E28F tersebut dilakukan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, pas foto serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit US$5.000.000 (untuk masa tinggal lima tahun), atau paling sedikit US$10.000.000 (untuk masa tinggal 10 tahun).

Pada bulan Januari 2024, tercatat sebanyak 62 golden visa telah diterbitkan. Kemudahan golden visa bagi investor, sebut Silmy, adalah wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. “Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya,” tutup Silmy. (Humas Ditjenim)

JAKARTA – Investor luar negeri yang hendak menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa mendapatkan Golden Visa dengan syarat yang jauh lebih mudah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong investasi masuk ke IKN. 

“Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal US$25 juta menjadi minimal US$5 juta untuk masa tinggal selama 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, diturunkan dari US$50 juta menjadi US$10 juta,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (01/02/2024). 

Silmy menambahkan, perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover (nilai penjualan) pada perusahaan induknya, sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN. 

Pengajuan visa berindeks E28F tersebut dilakukan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, pas foto serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit US$5.000.000 (untuk masa tinggal lima tahun), atau paling sedikit US$10.000.000 (untuk masa tinggal 10 tahun).

Pada bulan Januari 2024, tercatat sebanyak 62 golden visa telah diterbitkan. Kemudahan golden visa bagi investor, sebut Silmy, adalah wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. “Kita harapkan

JAKARTA – Imigrasi gelar Rapat Pimpinan sebagai forum konsolidasi untuk membahas isu-isu terkait perbatasan (border), keamanan (security) dan kontribusi ekonomi (prosperity) yang digelar pada Minggu – Senin (28 s.d. 29 Januari 2023) di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Dalam acara tersebut, hadir narasumber kaliber internasional dari fungsi imigrasi negara tetangga: Wakil Komisioner Kebijakan dan Transformasi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura – Cora Chen; Deputy Director General of Immigration Malaysia (Operation) – Jafri Embok Taha; serta Regional Director Departments of Home Affairs dari Kedutaan Besar Australia – Josephine Lamshed; yang membahas best practice pengelolaan fungsi imigrasi pada masing-masing negara. 

Dari dalam negeri, hadir jajaran pimpinan kementerian/lembaga seperti Menteri Keuangan – Sri Mulyani; Menteri PAN dan RB – Abdullah Azwar Anas; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI – Komjen Wahyu Widada; Kepala Staf Umum TNI – Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan; serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen – Reda Manthovani sebagai narasumber yang membahas sinergi kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi imigrasi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengulas kontribusi imigrasi di bidang penerimaan negara. SM menjelaskan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara tujuan. SM mengapresiasi pertumbuhan PNBP Ditjen Imigrasi yang signifikan hingga Rp 7,6 T di tahun 2023. Ia menambahkan pertumbuhan PNBP ini harus dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana guna perbaikan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan mengenai visi layanan digital Indonesia yang sejalan dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74: Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi. Satu portal untuk semua layanan yang berbasis kebutuhan rakyat dan tidak ego sektoral. Semangat dari visi ini adalah negara bisa hadir ketika rakyat membutuhkan. Kapanpun, langsung dan tepat sasaran dengan cepat, mudah dan murah. Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat terwujudnya hal ini. Azwar menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sudah meresmikan jalan tol fisik. Saatnya membangun jalan tol pelayanan publik dengan transformasi digital pemerintah.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan “Imigrasi punya peran yang sangat strategis dalam melakukan pengamanan negara dan mendukung program pembangunan nasional. Untuk itulah, kita perlu konsolidasi dan melakukan transformasi dalam pengelolaan borders melalui strategi digitalisasi yang mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana, serta optimalisasi pengelolaan border di Perwakilan,” 

Rapat Pimpinan Imigrasi dihadiri oleh 270 peserta yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis Keimigrasian serta Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi di luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, peserta dimotivasi untuk tidak sekadar menjalankan fungsi pengamanan negara di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), melainkan juga aktif berperan dalam mendorong aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga.

“Sudah saatnya kita ubah orientasi mengenai border. Jangan kita maknai hanya dalam artian sempit sebatas aspek kewilayahan, tetapi juga dipahami dari aspek sosial, ekonomi dan politik,” imbuh Silmy. 

Silmy memberikan contoh implementasi border dalam aspek sosial, ekonomi dan politik adalah pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI di luar negeri yang perlu mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya untuk operasionalisasi layanan, melainkan juga sebagai penjaga pintu gerbang negara. 

“Bicara mengenai border, kita juga perlu kedepankan aspek prosperity (kemakmuran) dan environment, bagaimana mendorong agar di perbatasan itu ada aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup warga, tentunya tanpa mengabaikan aspek security. Ini yang saya tekankan kepada seluruh pimpinan imigrasi yang hadir,” pungkas Silmy. 

Aspek prosperity diharapkan juga dapat mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke wilayah perbatasan dan sekitarnya, tanpa mengesampingkan aspek security dan environment (lingkungan). Pendekatan security akan memudahkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia karena pelintas akan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan melalui Border Control Management (BCM). Dalam pendekatan environment lebih memudahkan dalam kerjasama dengan semua komponen stakeholders. (Humas Ditjen Imigrasi)

Jakarta – Petugas Perbatasan Pos Lintas Batas Tradisional Oepoli di Kabupaten Kupang, Sandri Markus Kameo, menerima penghargaan Yusuf Adiwinata Award tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya dalam menjaga dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dan pelintas di wilayah perbatasan tersebut. Penghargaan yang langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, dilaksanakan dalam gelaran acara Syukuran Peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang ke-74 tahun 2024, di ballroom  The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, pada Selasa (30/1/2024). 

“Puji dan syukur pada Tuhan atas penghargaan yang diberikan kepada saya”, ujar Sandri, saat dihubungi. “Ini bentuk salah satu bentuk perhatian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM atas perkerjaan yang saya lakukan di pos perbatasan tempat saya bertugas”, terangnya lagi saat itu.

Sandri yang adalah seorang PPNPN (Honorer) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, telah menjadi petugas perbatasan sejak tahun 2016 lalu. Ia bertugas menjaga Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Oepoli, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Selain menjaga pos, Ia juga memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat kedua negara pada wilayah tersebut. Selain itu, Ia juga terlibat aktif dalam pengamanan perbatasan bersama petugas pengamanan perbatasan, TNI dan POLRI pada wilayah tersebut.

“Pak Sandri itu orangnya baik, ramah dan saling membantu”, ujar Sertu Seswanto, Bati SSK I Satgas Pamtas Oepoli, saat dimintai keterangan. “Jika kami mengalami kendala, khususnya masalah administrasi pelintas, Pak Sandri-lah yang membantu kami. Pak Sandri juga terlibat aktif dalam patroli perbatasan yang sering kami lakukan”, jelasnya lagi.

Hal senada juga disampaikan Jemmy O. Sigakola, Kapolsek Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Menurutnya telah terjalin tali silahturahmi yang baik antara Polisi dengan Pak Sandri selaku petugas perbatasan Oepoli. Banyak hal yang kami kerjakan bersama untuk pengamanan wilayah Oepoli, dimana Sandri sangat terlibat penuh dan aktif. 

“Banyak masukan yang Pak Sandri berikan dari sisi keimigrasian dalam kegiatan-kegiatan pengamanan wilayah yang kami lakukan”, ujarnya memberikan keterangan. “Secara kepribadian, Beliau sangat baik, humble dan sangat kooperatif. Bila ada hal-hal urgen terkait pelintas, beliau sangat sigap bersama kami untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada”, lanjutnya saat itu. 

Di malam syukuran itu, Sandri menerima penghargaan tersebut bersama 4 (empat) orang petugas perbatasan lainnya, yakni Gajang, petugas perbatasan PLBT Bantan, Entikong; Efta Daud, petugas perbatasan PLBT Long Midang, Nunukan; Manfred Penaf, petugas perbatasan PLBT Skofro, Jayapura; dan Herdimansyah Sidik, petugas perbatasan PLBT Builalu, Atambua. 

“Ini adalah bentuk perhatian pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, kepada petugas-petugas perbatasan yang telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati dan penuh tanggungjawab meskipun banyak tantangan yang dihadapi”, ujar Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi, dalam sambutannya. “Hal ini tentu sejalan dengan fokus keimigrasian kedepannya yakni transformasi dalam pengelolaan Borders. Salah satu cakupannya adalah sumber daya manusia pengelola Borders“, terangnya lanjut saat itu.(*/em)

JAKARTA – Imigrasi gelar Rapat Pimpinan sebagai forum konsolidasi untuk membahas isu-isu terkait perbatasan (border), keamanan (security) dan kontribusi ekonomi (prosperity) yang digelar pada Minggu – Senin (28 s.d. 29 Januari 2023) di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Dalam acara tersebut, hadir narasumber kaliber internasional dari fungsi imigrasi negara tetangga: Wakil Komisioner Kebijakan dan Transformasi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura – Cora Chen; Deputy Director General of Immigration Malaysia (Operation) – Jafri Embok Taha; serta Regional Director Departments of Home Affairs dari Kedutaan Besar Australia – Josephine Lamshed; yang membahas best practice pengelolaan fungsi imigrasi pada masing-masing negara. 

Dari dalam negeri, hadir jajaran pimpinan kementerian/lembaga seperti Menteri Keuangan – Sri Mulyani; Menteri PAN dan RB – Abdullah Azwar Anas; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI – Komjen Wahyu Widada; Kepala Staf Umum TNI – Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan; serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen – Reda Manthovani sebagai narasumber yang membahas sinergi kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi imigrasi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengulas kontribusi imigrasi di bidang penerimaan negara. SM menjelaskan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara tujuan. SM mengapresiasi pertumbuhan PNBP Ditjen Imigrasi yang signifikan hingga Rp 7,6 T di tahun 2023. Ia menambahkan pertumbuhan PNBP ini harus dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana guna perbaikan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan mengenai visi layanan digital Indonesia yang sejalan dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74: Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi. Satu portal untuk semua layanan yang berbasis kebutuhan rakyat dan tidak ego sektoral. Semangat dari visi ini adalah negara bisa hadir ketika rakyat membutuhkan. Kapanpun, langsung dan tepat sasaran dengan cepat, mudah dan murah. Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat terwujudnya hal ini. Azwar menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sudah meresmikan jalan tol fisik. Saatnya membangun jalan tol pelayanan publik dengan transformasi digital pemerintah.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan “Imigrasi punya peran yang sangat strategis dalam melakukan pengamanan negara dan mendukung program pembangunan nasional. Untuk itulah, kita perlu konsolidasi dan melakukan transformasi dalam pengelolaan borders melalui strategi digitalisasi yang mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana, serta optimalisasi pengelolaan border di Perwakilan,” 

Rapat Pimpinan Imigrasi dihadiri oleh 270 peserta yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis Keimigrasian serta Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi di luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, peserta dimotivasi untuk tidak sekadar menjalankan fungsi pengamanan negara di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), melainkan juga aktif berperan dalam mendorong aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga.

“Sudah saatnya kita ubah orientasi mengenai border. Jangan kita maknai hanya dalam artian sempit sebatas aspek kewilayahan, tetapi juga dipahami dari aspek sosial, ekonomi dan politik,” imbuh Silmy. 

Silmy memberikan contoh implementasi border dalam aspek sosial, ekonomi dan politik adalah pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI di luar negeri yang perlu mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya untuk operasionalisasi layanan, melainkan juga sebagai penjaga pintu gerbang negara. 

“Bicara mengenai border, kita juga perlu kedepankan aspek prosperity (kemakmuran) dan environment, bagaimana mendorong agar di perbatasan itu ada aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup warga, tentunya tanpa mengabaikan aspek security. Ini yang saya tekankan kepada seluruh pimpinan imigrasi yang hadir,” pungkas Silmy. 

Aspek prosperity diharapkan juga dapat mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke wilayah perbatasan dan sekitarnya, tanpa mengesampingkan aspek security dan environment (lingkungan). Pendekatan security akan memudahkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia karena pelintas akan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan melalui Border Control Management (BCM). Dalam pendekatan environment lebih memudahkan dalam kerjasama dengan semua komponen stakeholders. (Humas Ditjen Imigrasi)

Jakarta – Petugas Perbatasan Pos Lintas Batas Tradisional Oepoli di Kabupaten Kupang, Sandri Markus Kameo, menerima penghargaan Yusuf Adiwinata Award tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya dalam menjaga dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dan pelintas di wilayah perbatasan tersebut. Penghargaan yang langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, dilaksanakan dalam gelaran acara Syukuran Peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang ke-74 tahun 2024, di ballroom  The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, pada Selasa (30/1/2024). 

“Puji dan syukur pada Tuhan atas penghargaan yang diberikan kepada saya”, ujar Sandri, saat dihubungi. “Ini bentuk salah satu bentuk perhatian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM atas perkerjaan yang saya lakukan di pos perbatasan tempat saya bertugas”, terangnya lagi saat itu.

Sandri yang adalah seorang PPNPN (Honorer) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, telah menjadi petugas perbatasan sejak tahun 2016 lalu. Ia bertugas menjaga Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Oepoli, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Selain menjaga pos, Ia juga memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat kedua negara pada wilayah tersebut. Selain itu, Ia juga terlibat aktif dalam pengamanan perbatasan bersama petugas pengamanan perbatasan, TNI dan POLRI pada wilayah tersebut.

“Pak Sandri itu orangnya baik, ramah dan saling membantu”, ujar Sertu Seswanto, Bati SSK I Satgas Pamtas Oepoli, saat dimintai keterangan. “Jika kami mengalami kendala, khususnya masalah administrasi pelintas, Pak Sandri-lah yang membantu kami. Pak Sandri juga terlibat aktif dalam patroli perbatasan yang sering kami lakukan”, jelasnya lagi.

Hal senada juga disampaikan Jemmy O. Sigakola, Kapolsek Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Menurutnya telah terjalin tali silahturahmi yang baik antara Polisi dengan Pak Sandri selaku petugas perbatasan Oepoli. Banyak hal yang kami kerjakan bersama untuk pengamanan wilayah Oepoli, dimana Sandri sangat terlibat penuh dan aktif. 

“Banyak masukan yang Pak Sandri berikan dari sisi keimigrasian dalam kegiatan-kegiatan pengamanan wilayah yang kami lakukan”, ujarnya memberikan keterangan. “Secara kepribadian, Beliau sangat baik, humble dan sangat kooperatif. Bila ada hal-hal urgen terkait pelintas, beliau sangat sigap bersama kami untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada”, lanjutnya saat itu. 

Di malam syukuran itu, Sandri menerima penghargaan tersebut bersama 4 (empat) orang petugas perbatasan lainnya, yakni Gajang, petugas perbatasan PLBT Bantan, Entikong; Efta Daud, petugas perbatasan PLBT Long Midang, Nunukan; Manfred Penaf, petugas perbatasan PLBT Skofro, Jayapura; dan Herdimansyah Sidik, petugas perbatasan PLBT Builalu, Atambua. 

“Ini adalah bentuk perhatian pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, kepada petugas-petugas perbatasan yang telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati dan penuh tanggungjawab meskipun banyak tantangan yang dihadapi”, ujar Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi, dalam sambutannya. “Hal ini tentu sejalan dengan fokus keimigrasian kedepannya yakni transformasi dalam pengelolaan Borders. Salah satu cakupannya adalah sumber daya manusia pengelola Borders“, terangnya lanjut saat itu.(*/em)

Kupang – Jabatan yang diemban itu bukan saja amanah tetapi juga harus dimaknai sebagai rahmat. Dengan itu, akan memacu kearah kinerja yang lebih baik. Demikian disampaikan Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, pada acara Pelantikan Pejabat Administrasi Eselon IV, Eselon V dan Pejabat Fungsional SDM Aparatur serta Pengambilan Sumpah dan Janji PNS, Jumat (26/1/2024). 

“Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik”, ucap Marciana saat membuka sambutannya. “Jabatan ini hendak bukan hanya dilihat sebagai amanah tetapi juga sebagai rahmat sehingga bisa memiliki kinerja yang lebih baik. Apalagi jabatan yang diperoleh ini adalah hasil kerja keras Bapak dan Ibu sekalian (pejabat yang baru dilantik-red). Ini bukan hasil penetapan pimpinan semata tapi jabatan ini diperoleh melalui seleksi ketat yang diikuti oleh Bapak dan Ibu”, sambungnya saat itu.

Seperti diketahui bahwa pengisian jabatan administrasi Eselon IV dan Eselon V pada lingkup Kanwil Kemenkumham NTT, dilakukan melalui mekanisme tahapan seleksi terbuka. Tahapan pertama dilakukan dengan penyampaian berkas persyaratan. Tahapan kedua dilakukan dengan pembuatan makalah terkait Reformasi Birokrasi lalu dilanjutkan dengan tahapan ketiga yakni uji kompetensi yang langsung diawasi oleh BKN. Dan tahapan terkahir adalah tahapan wawancara.

“Kepada para pimti dan kepala UPT, saya menitipkan pejabat-pejabat baru ini, untuk dididik dan digembleng agar menjadi pejabat yang benar-benar berintegritas”, ujar Marciana berpesan. “Ajarkan hal-hal yang baik sehingga kinerja Kementerian kita semakin baik. Dan kepada pejabat yang baru dilantik, belajar hal-hal yang baik saja. Semua hal buruk dan jelek yang diperintahkan atasan tidak usah dilakukan. Pahami ini dan jaga integritas sebagai pejabat”, tegasnya lagi. 

Terdapat 47 pejabat baru yang lantik saat itu. Dua diantaranya adalah ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Keduanya dilantik saat itu, setelah berhasil mengikuti tahapan-tahapan seleksi pengisian jabatan Eselon V. Uria Manafe yang sebelumnya adalah plt. Kepala Urusan Umum dilantik menjadi Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere. Adapula Selvia Nurillah yang sebelumnya adalah Fungsional Umum, dilantik menjadi Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.(*/em)

Kupang – Seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dan UPT pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kota Kupang mengikuti Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke – 74 yang mengangkat tema “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi” bertempat di Lapangan Kanwil Kemenkumham NTT pada Jumat, (26/01/2024).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone. “Hari ini merupakan momentum istimewa karena kita merayakan pencapaian, dedikasi, dan komitmen yang telah membentuk perjalanan panjang Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengawal dan mengisi pembangungan Indonesia,” ujar Marciana membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

“Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, hal tersebut sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inovasi dan implementasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.” Tambahnya.

Menkumham mengungkapkan bahwa Imigrasi tidak dapat berjalan sendiri, maka sinergitas dan kolaborasi dalam bingkai kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, baik di dalam maupun luar negeri tentunya harus tetap terjaga dan terjalin karena Imigrasi merupakan bagian dari Pemerintah yang bekerja untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan publik, melayani rakyat Indonesia, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa.

Terakhir, Menkumham berpesan kepada seluruh insan imigrasi untuk tetap memegang teguh prinsip serta tata nilai PASTI dan BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pekerjaan sehari-hari.

Upacara berjalan dengan lancar dan Khidmat, hadir juga dalam kegiatan ini instansi terkait seperti TNI – POLRI, instansi vertikal, badan, lembaga serta Perangkat Daerah. Kegiatan kemudian dirangkai dengan acara syukuran.

Peringatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengenang sejarah panjang Keimigrasian di Indonesia yang telah 74 tahun lamanya menjadi garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang NKRI serta semakin siap mendukung inovasi dan perubahan untuk terus maju menghadapi era digital. (YP)

Kupang – Jabatan yang diemban itu bukan saja amanah tetapi juga harus dimaknai sebagai rahmat. Dengan itu, akan memacu kearah kinerja yang lebih baik. Demikian disampaikan Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, pada acara Pelantikan Pejabat Administrasi Eselon IV, Eselon V dan Pejabat Fungsional SDM Aparatur serta Pengambilan Sumpah dan Janji PNS, Jumat (26/1/2024). 

“Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik”, ucap Marciana saat membuka sambutannya. “Jabatan ini hendak bukan hanya dilihat sebagai amanah tetapi juga sebagai rahmat sehingga bisa memiliki kinerja yang lebih baik. Apalagi jabatan yang diperoleh ini adalah hasil kerja keras Bapak dan Ibu sekalian (pejabat yang baru dilantik-red). Ini bukan hasil penetapan pimpinan semata tapi jabatan ini diperoleh melalui seleksi ketat yang diikuti oleh Bapak dan Ibu”, sambungnya saat itu.

Seperti diketahui bahwa pengisian jabatan administrasi Eselon IV dan Eselon V pada lingkup Kanwil Kemenkumham NTT, dilakukan melalui mekanisme tahapan seleksi terbuka. Tahapan pertama dilakukan dengan penyampaian berkas persyaratan. Tahapan kedua dilakukan dengan pembuatan makalah terkait Reformasi Birokrasi lalu dilanjutkan dengan tahapan ketiga yakni uji kompetensi yang langsung diawasi oleh BKN. Dan tahapan terkahir adalah tahapan wawancara.

“Kepada para pimti dan kepala UPT, saya menitipkan pejabat-pejabat baru ini, untuk dididik dan digembleng agar menjadi pejabat yang benar-benar berintegritas”, ujar Marciana berpesan. “Ajarkan hal-hal yang baik sehingga kinerja Kementerian kita semakin baik. Dan kepada pejabat yang baru dilantik, belajar hal-hal yang baik saja. Semua hal buruk dan jelek yang diperintahkan atasan tidak usah dilakukan. Pahami ini dan jaga integritas sebagai pejabat”, tegasnya lagi. 

Terdapat 47 pejabat baru yang lantik saat itu. Dua diantaranya adalah ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Keduanya dilantik saat itu, setelah berhasil mengikuti tahapan-tahapan seleksi pengisian jabatan Eselon V. Uria Manafe yang sebelumnya adalah plt. Kepala Urusan Umum dilantik menjadi Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere. Adapula Selvia Nurillah yang sebelumnya adalah Fungsional Umum, dilantik menjadi Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.(*/em)