JAKARTA – Pemerintah Indonesia melakukan uji coba sistem deklarasi penumpang internasional terintegrasi, All Indonesia, Kamis (24/07/2025). Sistem ini menyederhanakan dan menyatukan pelaporan kedatangan penumpang yang tiba dari luar negeri dalam hal keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina yang sebelumnya diisi penumpang secara terpisah. All Indonesia diharapkan meringkas proses administrasi tersebut sehingga penumpang dapat melintas lebih cepat setelah mendarat di Indonesia.     

Kick off uji coba All Indonesia yang dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. 

“Dalam masa uji coba ini, kami mencari tahu apa yang saja yang bisa terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga pengoperasian All Indonesia pada saatnya nanti akan berjalan sempurna dan tidak ada masalah. Kami siap menerima masukan dari masyarakat, secara bertahap kami juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik. All Indonesia adalah upaya untuk menghadirkan efisiensi waktu, sistem ini tentu lebih cepat dibanding [sistem deklarasi penumpang] yang berlaku saat ini. Pengisian formulir pada All Indonesia dapat dilakukan sejak tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia, setiap kali pengisian membutuhkan waktu sekitar 2,5 menit,” jelas Menko Agus.

Ia melanjutkan, Pemerintah Indonesia berupaya menyuguhkan pelayanan publik yang baik, menyenangkan dan efisien bagi penumpang penerbangan internasional saat tiba di Indonesia. Dengan demikian, pengalaman tersebut dapat semakin menarik wisatawan dan investor mancanegara untuk datang. Ia menegaskan, pihaknya bersama stakeholders terkait terus memperkuat pelayanan di sektor transportasi.

“Experience datang ke Indonesia itu harus terasa “mudah”, namun bukan berarti menggampangkan, karena kita mementingkan national security. [Sistem yang digunakan] harus aman betul,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyatakan bahwa pihaknya memastikan sistem All Indonesia beroperasi dengan keamanan yang terjamin. Sistem tersebut telah melalui uji eksploitasi celah keamanan oleh ITSA BSSN dan pihak eksternal, stress test untuk menguji pembebanan traffic, hingga penggunaan teknologi Sclron untuk mencegah kloning aplikasi.

“Kita siapkan sistem back up datanya. Nanti kita akan gunakan Data Center Indonesia, kapasitasnya juga akan kita perbesar,” ungkapnya.

Masa uji coba sistem All Indonesia akan berlangsung hingga peluncuran resminya yang direncanakan terlaksana pada akhir tahun 2025. Pemerintah bermitra dengan maskapai nasional, Garuda Indonesia, untuk pelaksanaan uji coba. Agus menyebut, untuk sementara waktu hanya WNI penumpang penerbangan internasional Garuda Indonesia yang diimbau untuk menggunakan All Indonesia. Setelah resmi diluncurkan, sistem tersebut akan digunakan oleh seluruh penumpang penerbangan internasional. All Indonesia akan tersedia dalam versi berbasis website (web-based) di laman allindonesia.imigrasi.go.id dan aplikasi mobile “Kami mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan dan Badan Karantina Indonesia yang berkenan berkolaborasi dengan kami dalam penyelenggaraan sistem All Indonesia. Kami berharap peningkatan layanan publik ini dapat mendukung posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dan investasi dunia,” ujarnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai melaksanakan pemeriksaan tes urine bagi seluruh pegawai sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat pengawasan internal serta memastikan seluruh pegawai Imigrasi Ranai terbebas dari penyalahgunaan narkotika, sebagai bagian dari tindak preventif menjaga integritas dan profesionalitas aparatur di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai.

Tes urine ini juga dilaksanakan serentak di sejumlah satuan kerja keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperketat pengawasan dan memerangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur negara.

Khusus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, pemeriksaan dilakukan kepada seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural, CPNS, hingga pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Setiap peserta dilakukan pengambilan sampel secara bertahap dengan pengawasan ketat sesuai prosedur.

Pelaksanaan tes urine ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Rommy Manly Mandang. Beliau memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kerahasiaan data pegawai.

“Dalam kegiatan tes urine ini kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai Imigrasi Ranai bersih dari penggunaan narkoba serta mampu memberikan contoh positif kepada masyarakat,” tegas Rommy Manly Mandang dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari perlindungan institusi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian, agar seluruh petugas bekerja dengan penuh integritas dan profesional.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba. Meski demikian, pihak Imigrasi Ranai tetap memberikan imbauan kepada seluruh pegawai untuk menjaga gaya hidup sehat, menghindari lingkungan yang berisiko, serta melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.

Kegiatan tes urine juga akan terus dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan, mengingat Natuna merupakan wilayah strategis yang melibatkan banyak aktivitas pengawasan dan pelayanan, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi.

Kantor Imigrasi Ranai mengajak seluruh pegawai dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan narkoba serta melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan melalui layanan pengaduan yang telah disediakan.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengoperasikan aplikasi Dashboard Monitoring (Dasmon) yang merupakan hasil dari pengembangan sistem Big Data keimigrasian. Peresmian aplikasi ini dilakukan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Tahun 2025 yang berlangsung pada 30 Juli–1 Agustus 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Aplikasi Dasmon dirancang untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja layanan keimigrasian secara statistik dan real-time. Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi acuan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat maupun daerah.

“Dasmon bukan sekadar alat monitoring, tetapi menjadi instrumen vital untuk membaca arah kebijakan keimigrasian ke depan. Dengan data yang aktual dan akurat, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika di lapangan,” tegas Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, dalam sambutannya saat membuka kegiatan FGD.

Dasmon melengkapi rangkaian transformasi digital yang telah diterapkan Ditjen Imigrasi melalui SIMKIM, yang menjadi tulang punggung layanan dan penegakan hukum keimigrasian. Melalui aplikasi ini, satuan kerja baik di pusat maupun daerah dapat mengakses statistik layanan secara langsung dan komprehensif, mulai dari jumlah permohonan paspor, kedatangan dan keberangkatan WNA/WNI, hingga pengawasan orang asing.

Kegiatan FGD SIMKIM 2025 ini juga menjadi ajang diskusi untuk menghasilkan rekomendasi konkret dalam penguatan tata kelola keimigrasian berbasis teknologi. Peserta yang terdiri dari para pejabat fungsional dan struktural yang menangani teknologi informasi yang berasal dari Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi serta Rumah Detensi Imigrasi terlibat aktif dalam merumuskan solusi strategis ke depan.

“Keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi menyangkut komitmen dan kolaborasi lintas unit. Saya mendorong seluruh peserta untuk menjadikan Dasmon sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan berbasis data,” tutup Sandi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Rabu (3/9/2025).

Giat ini sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap potensi tindak kejahatan perdagangan orang.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Rommy Manly Mandang serta narasumber Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Tito Teguh Raharjo. 

Materi sosialisasi difokuskan pada pemahaman mengenai definisi TPPO, modus-modus yang kerap digunakan pelaku, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Peserta didik diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengenali tanda-tanda perdagangan orang, seperti iming-iming pekerjaan di luar negeri, perekrutan ilegal, hingga penipuan yang menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

“Melalui sosialisasi ini kami berharap para siswa dapat lebih waspada dan memiliki pengetahuan untuk melindungi diri dari potensi TPPO.”

“Pencegahan ini penting dilakukan sejak dini agar masa depan generasi muda tetap terjaga dan tidak terjerumus dalam praktik eksploitasi,” ujar Tito Teguh Raharjo.

Dalam kesempatan tersebut, para siswa juga diberikan ruang untuk berdiskusi serta menyampaikan pertanyaan seputar keimigrasian dan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat mereka dalam memahami persoalan ini.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekolah untuk saling mengingatkan dan menjaga dari ancaman perdagangan orang.

Imigrasi Ranai berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan serupa secara berkelanjutan, mengingat Natuna merupakan wilayah yang strategis dan rawan menjadi target praktik TPPO.

Kantor Imigrasi Ranai juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif berperan dalam pencegahan TPPO dengan melaporkan bila menemukan indikasi atau aktivitas mencurigakan melalui layanan pengaduan yang telah disediakan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai melaksanakan operasi pengawasan orang asing yang bertajuk dengan Operasi Wira Waspada, Rabu (16/7/2025) hingga Kamis (17/7/2025). 

Ini sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian dalam upaya preventif pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai.

Operasi ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Indonesia.

Khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, pengawasan menyasar 2 perusahaan yaitu PT Zambrud Ekuator Resources dan PT Indoprima Karisma Jaya, dimana salah satu perusahaan tersebut mempekerjakan tenaga kerja asing. 

Tim pengawasan, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Ranai, Manguntur Raya, mengecek mendalam terhadap dokumen keimigrasian para WNA. 

Termasuk izin tinggal, dokumen perjalanan, dan kesesuaian aktivitas dengan izin yang dimiliki.

“Dalam Operasi Wirawaspada ini kami ingin memastikan bahwa setiap WNA yang tinggal dan bekerja di wilayah ini memiliki dokumen yang sah dan melakukan aktivitas sesuai izin yang diberikan,” tegasnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/7/2025).

Ini menurutnya adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional, serta menjamin penegakan aturan keimigrasian secara adil dan konsisten bagi semua pihak.

Dalam operasi ini, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian.

Meski begitu, petugas tetap memberikan imbauan dan edukasi kepada pihak perusahaan agar selalu melakukan pelaporan dan pembaruan data tenaga kerja asing secara berkala.

Hal ini sebagai bentuk pencegahan dan memastikan kepatuhan berkelanjutan.

Selain Operasi Wirawaspada, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai akan terus dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Mengingat wilayah Natuna memiliki potensi tinggi dalam sektor Pariwisata, Perikanan dan pertambangan yang turut melibatkan Warga Negara Asing.

Kantor Imigrasi Ranai juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan melalui layanan pengaduan yang telah disediakan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai melaksanakan prosesi Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Imigrasi, Rabu (13/08/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kinerja pelayanan dan pengawasan keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai.

Serah terima jabatan ini dilaksanakan di Kota Batam sebagai tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penataan jabatan struktural dan optimalisasi capaian kinerja institusi.

Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, jabatan  Kepala Kantor resmi diserahterimakan dari pejabat sebelumnya yaitu Alvian Bayu Indra Yudha kepada Pelaksana tugas Kepala Kantor Imigrasi Rommy Manly Mandang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian. Prosesi ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang disaksikan para pejabat struktural, pegawai, serta perwakilan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Bapak Rommy Manly Mandang menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan pengawasan keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar Natuna.

“Serah terima jabatan ini bukan hanya pergantian pimpinan, tetapi momentum untuk memperkuat soliditas dan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memastikan penegakan aturan keimigrasian berjalan secara adil dan konsisten,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa tantangan keimigrasian di Natuna semakin kompleks, mengingat wilayah ini memiliki potensi strategis dalam sektor pariwisata, perikanan, pertambangan, serta mobilitas Warga Negara Asing (WNA) yang cukup tinggi.

Di akhir kegiatan, jajaran Kantor Imigrasi Ranai berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan melalui saluran pengaduan resmi.

Prosesi serah terima jabatan berjalan lancar, khidmat, dan menjadi awal baru bagi peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai demi pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang lebih optimal.